DPRD Dorong Optimalisasi Perlindungan Sosial untuk Pegawai Non-ASN di Barito Utara

Muara Teweh – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Program ini merupakan hasil kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskop UKM) dan telah dianggarkan sejak tahun 2024. Bentuk perlindungan yang diberikan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).
“Kami mengapresiasi inisiatif Pemkab Barito Utara yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan pegawai non-ASN. Ini langkah positif yang perlu terus dikawal,” kata Henny, Jumat (20/6/2025).
Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mendata pegawai non-ASN secara akurat untuk mendukung kelancaran program, termasuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.
“Kami minta OPD bergerak cepat dan serius. Data yang valid penting agar program ini tepat sasaran,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Kamis (19/6/2025), BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Nakertranskop UKM telah menggelar sosialisasi program di aula dinas setempat, dihadiri perwakilan OPD dan narasumber dari BPJS.(NSD)