Muara Teweh – Pasca pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kecamatan se Kabupaten Barito Utara, beberapa perwakilan FPK kecamatan menghubungi pihak kabupaten untuk menanyakan peran yang bisa mereka jalankan setelah kembali ke daerah masing-masing.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, Kamis (9/1/2025), menyampaikan bahwa peran FPK kecamatan sebetulnya sudah berjalan secara alami dalam kehidupan bermasyarakat.
“Banyak di antara anggota FPK yang baru dikukuhkan adalah ASN yang sudah terbiasa menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Mereka memiliki pengalaman luas dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang beragam,” ujar Rayadi.
Sebagai contoh, Rayadi menyebutkan FPK Kecamatan Lahei Barat, yang merupakan rumah bagi dua suku besar, yakni Bakumpai dan Dusun Malang. Kedua suku ini telah hidup berdampingan secara damai jauh sebelum Indonesia merdeka. “Tugas kita sekarang adalah memelihara dan melestarikan warisan ini,” tambahnya.
Rayadi menegaskan bahwa FPK dibentuk untuk menjadi wadah interaksi dan komunikasi lintas budaya, suku, dan agama, sesuai dengan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa diharapkan bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“FPK Barito Utara yang dibentuk akhir 2023 sudah menyusun program kerja 2024 dan terus melakukan konsolidasi. Tahun ini, kita harapkan FPK kecamatan bisa membentuk FPK tingkat desa dan kelurahan,” ujar Rayadi lgi.
Untuk mendukung kegiatan FPK, pemerintah daerah memberikan hibah melalui Badan Kesbangpol Barito Utara, serta perangkat daerah lainnya. “Kami mendorong FPK memanfaatkan musrenbang 2025 untuk mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah,” tuturnya.
Rayadi juga mengungkapkan rencana FPK Kabupaten Barito Utara menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) agar anggota FPK juga bisa berperan sebagai relawan anti narkoba dalam mewujudkan program “Batara Bersinar” (Barito Utara Bersih dari Narkoba).
“FPK adalah bukti hadirnya negara di tengah masyarakat yang beragam. Ini adalah upaya nyata menjaga persatuan dan memajukan Indonesia,” pungkas Rayadi.(NSD)
