Muara Teweh – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara bersama dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), serta perwakilan komponen masyarakat mendeklarasikan komitmen bersama menolak praktik politik uang. Deklarasi ini digelar di area Water Front City (WFC), Muara Teweh, Selasa (17/6/2025) sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Penandatanganan dilakukan oleh seluruh pihak terkait, termasuk pasangan calon bupati-wakil bupati, pejabat pemerintah daerah, serta elemen masyarakat dari berbagai kalangan.
Penandatanganan pertama dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Shalahuddin, diikuti pasangan calon nomor urut 2, Jimmy Carter, bersama wakilnya Felix Tingan dan Inriaty Karawaheni.
Isi deklarasi mencakup enam poin utama, di antaranya:
Tidak akan melakukan politik uang, baik memberi maupun menerima dalam bentuk apapun.
Menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Melaksanakan pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks dan politisasi SARA.
Patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan peradilan.
Bersedia membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan PSU Pilkada.
Siap menerima sanksi apabila melanggar komitmen sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menyampaikan bahwa deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen bersama untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.
“Agar hal yang telah terjadi menjadi pembelajaran, sehingga kita tidak mengulangi pelanggaran. Ini tugas dan tanggung jawab bersama. Semua komponen bersama-sama menandatangani deklarasi. Kita sama-sama memperbaiki demokrasi di Barito Utara tanpa politik uang. Kita berada dalam semangat yang sama, ini bukan sekadar jargon atau formalitas,” tegas Siska.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat. Saya berharap PSU kali ini menjadi pesta demokrasi yang tidak dicederai oleh praktik politik uang,” ujar Muhlis.
Deklarasi ini menjadi langkah konkret semua pihak untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan PSU Pilkada Barito Utara berjalan sesuai prinsip demokrasi yang bersih dan bermartabat.(NSD)
