Muara Teweh – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, memimpin langsung rapat entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Lantai I, Muara Teweh, Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024. Pj Bupati Barito Utara didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs Muhlis, serta unsur kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara.
Dalam sambutannya Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim pemeriksa dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan terinci atas laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Harapan kami, melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat terus memperbaiki kelemahan yang ada serta meningkatkan kualitas laporan keuangan secara akuntabel,” ungkap Indra Gunawan.
Pemeriksaan oleh BPK RI akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Indra Gunawan juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Kami terus berupaya memperbaiki laporan dari tahun ke tahun dan siap melaksanakan arahan serta petunjuk dari tim BPK terkait kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif, proaktif, serta memberikan data yang akurat selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berharap tim BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan arahan, bimbingan, dan masukan untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Hang Prakasa, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Fokus pemeriksaan meliputi penerimaan, pengeluaran, pengelolaan aset daerah, serta aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Hang Prakasa.
Tim BPK juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin baik dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan berharap kolaborasi ini terus terjaga dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pemkab Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dan kembali menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
